Minggu, 05 November 2017

Sosialisasi Nota Kesepahaman Antara Kementrian Desa PDTT, Kemendagri dan Polri

Tegalrejo-- Danramil 09 Tegalrejo Kodim 0705/Magelang  Kapten Inf  Sunarto Senin,(06/11/ 2017) di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selesai Apel kinerja Aparat Desa Mengikuti Sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kementrian Desa PDTT, Kemendagri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentang Pencegahan, Pengawasan , dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Yang diadadakan Polsek Tegalrejo dan Pemerintah Kecamatan Tegalrejo. 

Pada Sambutannya Camat Tegalrejo  Muthasor, S. Sos  menyampaikan   beberapa hal  diantaranya, Ditingkat Pusat sudah dilaksanakan MOU tentang Pengawasan Dana Desa oleh Polri, untuk itu pada kesempatan hari ini Kapolsek Tegalrejo akan menyampaikan Sosialisasi Nota Kesepahaman tentang Dana Desa pada para Kepala Desa Wilayah Kecamatan Tegalrejo. Kemudian  Camat Tegalrejo Mengatakan "Bpk / Ibu Kepala Desa tidak usah takut tapi tolong dilaksanakan dengan sebaik - baiknya sesuai dengan aturan yang ada" Ujarnya.

Sementara dari Danramil Tegalrejo  Kapten Inf  Sunarto  menyampaikan  terima kasih atas kekompakan para Muspika dan perangkat desa mudah2an dapat lebih ditingkatkan .Sunarto  juga menyingung  keamanan sampai sekarang ini masih kondusif serta bencana alam hanya ada satu yaitu tanah longsor dan koramil selalu siap membantu serta waspada dimusim hujan. Menanggapi masalah pendampingan dana desa Danramil Tegalrejo  Mengatakan " Tergantung dari pribadi masing - masing yg penting laksanakan dengan sebaik - sebaiknya Insya Allah semuanya aman " kata Sunarto.

Mengakhiri sosialisasi nota kesepahaman dana desa antara Kemendagri, Kementerian  Desa PDTT  Dan POLRI Kapolsek Tegalrejo  Akp  Sutrisno, SH menyampaikan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Nota Kesepahan Tentang Pengawasan Dana Desa. Dana Desa jumlahnya cukup besar untuk bisa mencairkan dana tersebut perlu ketelitian dan kerja sama antar instansi agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Untuk ketentuan perundang - undangan sudah ada namun yang akan saya sampaikan masalah kesepahamannya saja dan ini adalah perintah langsung oleh Presiden dan apabila Sosialisasi ini sudah disampaikan dianggap semua para Kepala Desa sudah tahu dan paham selanjutnya mengenai situasi didesa yang selama ini aman mudah- mudahan seterusnya juga tidak ada hal - hal yang muncul dimasyarakat terutama mengenai Dana Desa. Kemudian kehadiran Polri di desa bukan untuk mencari - cari kesalahan namun ini memang perintah dari atas sesuai dengan MOU yang sudah ditandatangani oleh Kapolri , Mendagri dan Kemendes Pdtt di Jakarta.

Nota kesepahan berlaku selama 2 tahun hingga tahun 2019. Sekali lagi kehadiran Polri atau Babinkamtibmas mohon jangan dianggap nggributi namun untuk membantu agar para Kades tidak terjerat masalah pidana karena sudah banyak Kepala daerah yang terjerat masalah pidana khususnya Korupsi. Dalam pendampingan Dana desa Polri tidak memungut biaya alias gratis karena apabila ada biaya lain - lain nanti bisa dikategirikan korupsi. 

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa Kades yang bertanya namun oleh Kapolsek dapat dijawab dengan jelas dan tidak ada yang perlu masalahkan.

Selama Kegiatan para Kades dapat menerima dan memahami atas MOU dari pusat dan akan bekerja sama dengan para baik pengawas maupun pendamping dari PLD (Pendampingan Lokal  Desa) .(penramil Tegalrejo)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar